Apakah takut dengan Resesi ?
(sumber berita detik.com)
Jakarta –
Lantunan lagu Resesi Dunia ciptaan Mara Karma yang populer pada tahun 1980-an sangat pas menggambarkan kondisi perekonomian saat ini. Bagaimana dengan negara kita? Dalam rapat bersama dengan para gubernur di Istana Bogor pada 15 Juli lalu, Presiden Joko Widodo telah mewanti-wanti bahwa negara di ambang resesi.
Ekonomi Indonesia merosot habis-habisan pada kuartal pertama dan semakin dalam pada kuartal kedua 2020. Pertaruhannya ada pada kuartal ketiga; apabila sampai dengan September tahun ini laju perekonomian masih tersendat, maka dapat dipastikan Indonesia akan masuk ke dalam resesi.
Resesi merupakan kontraksi atau penurunan signifikan pertumbuhan ekonomi. Negara dikatakan mengalami resesi jika pertumbuhan ekonominya menurun dari titik nol menjadi negatif selama setidaknya dua kuartal berturut-turut. Pada kondisi inilah produk domestik bruto menunjukkan penurunan, produksi menurun sementara kebutuhan konsumsi terus meningkat, jumlah impor meningkat sementara kinerja ekspor menurun, inflasi yang tinggi tak terhindarkan sementara daya beli menurun, dan tingkat pengangguran bertambah.
Dalam Global Outlook Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis, World Bank telah memprediksi bahwa resesi 2020 akan menjadi yang terparah dalam 8 dekade terakhir dengan pemulihan ekonomi yang akan memakan waktu cukup lama sehingga nasib jutaan orang dipertaruhkan agar tidak menuju jurang kemiskinan dan masa depan yang suram.
Kabar resesi yang terjadi di Singapura, Thailand, dan Malaysia menjadi salah satu faktor yang menambah pesimisme bagi Indonesia. Pasalnya ketiga negara tetangga tersebut sangat bergantung kepada perdagangan dan rantai pasok global sehingga ketika perdagangan global terkapar akibat pandemi Covid-19, maka sumber pemasukan utamanya menjadi terganggu.
Data Trading Economics menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Singapura mengalami kontraksi dari minus 3,30% pada kuartal pertama 2020 menjadi minus 42,90% pada kuartal kedua. Ekonomi Thailand juga merosot dari minus 2,50% pada kuartal pertama menjadi minus 9,70% pada kuartal kedua. Demikian juga Malaysia yang anjlok dari minus 2,00% pada kuartal pertama menjadi minus 16,50% pada kuartal kedua. Dengan demikian ketiga negara tetangga tersebut resmi masuk dalam resesi.
Masih Ada Harapan
Sejak pandemi diumumkan sebenarnya ekonomi Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan. Pda kuartal pertama Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok pada angka 2,97% atau mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan kuartal keempat 2019. Memasuki kuartal kedua hasilnya semakin mengkhawatirkan; pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali anjlok menjadi minus 5,32% atau mengalami kontraksi 4,19% dibandingkan kuartal pertama.
Meski demikian, posisi Indonesia sedikit berbeda; apabila ketiga negara tetangga tadi sangat bergantung pada perdagangan global, maka mayoritas pendapatan Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 57,85%, sehingga bantuan sosial dalam bentuk dana tunai yang saat ini tengah dicanangkan pemerintah perlu segera direalisasikan karena dinilai cukup efektif dalam jangka pendek untuk membantu menggerakkan ekonomi agar tidak masuk dalam jurang resesi.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri yang menyatakan bahwa konsumsi (demand) akan mendorong investasi (produksi), maka dari itu pemulihan permintaan dapat dimulai dengan kebijakan fiskal.
Pemerintah telah merespons akan hal ini. Dalam paparan Sidang Pleno ISEI XXI dan Seminar Nasional 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (26 Agustus) antara lain menyampaikan bahwa dalam menangani Covid-19 pemerintah menerapkan metode safeguard our lives and livelihood dengan cara menjaga kesehatan dan mata pencaharian masyarakat.
Biaya yang telah disiapkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun. Dana stimulus jumbo tersebut termasuk program bantuan sosial sebesar Rp 203,9 triliun yang terbagi dalam bentuk sembako Rp 43,6 triliun, program keluarga harapan (PKH) Rp 37,4 triliun, bantuan sosial non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun, BLT Rp 31,8 triliun, logistik pangan Rp 25 triliun, pra kerja Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, dan bantuan sosial Jabodetabek Rp 6,8 triliun.
Harapannya agar pelemahan di sisi konsumsi bisa didongkrak naik sehingga dapat meningkatkan produksi, investasi, maupun ekspor terutama pelaku usaha pada sektor UMKM.
